BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Praktik politik uang yang dilakukan secara masif telah merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Alhasil Pilkada KBB yang diharapkan dapat berjalan jujur dan adil tidak bisa terwujud akibat maraknya praktik pelanggaran-pelanggaran yang bahkan secara vulgar dilakukan.
Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 04, Edi Rusyandi dan Unjang Asari (EDUN), Encep Irwan Herdiansyah mengatakan, pihaknya dan masyarakat Bandung Barat banyak menemukan pelanggaran yang begitu masif dalam proses Pilkada KBB
Bahkan pelanggaran itu masuk kategori pelanggaran berat karena telah mencederai demokrasi secara langsung. Yakni pelanggaran politik uang untuk mendukung salah satu pasangan calon.
“Semua tahu, di video banyak beredar, banyak politik uang dilakukan. Jangan menutup mata, bahwa itu benar terjadi dan nyata adanya,” tegasnya, Minggu (1/12/2024).
Atas hal itu beberapa jam sebelum pencoblosan pihaknya dari Partai Koalisi dan Tim Pemenangan Nomor 4 sempat mendatangi bawaslu. Untuk melaporkan secara langsung dan memberikan dukungan moral kepada Bawaslu untuk bertindak tegas.
“Bukti-bukti sudah begitu banyak berseliweran di lapangan bahkan di media sosial. Bawaslu jangan sampai mudah dan lemah apabila mendapatkan tekanan politik sekalipun dan darimanapun,” tegasnya.
Menurut Encep, yang harus dilihat hari ini adalah masyarakat Bandung Barat yang hari ini dirugikan. Bahkan, menurut dirinya menghinakan warga KBB dengan berbagai praktik money politics atau politik uang yang terjadi.
“Ini merupakan preseden buruk bagi demokrasi kita ke depannya, karena ini adalah proses demokrasi rakyat yang seharusnya dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” tegasnya.
Meski begitu, lanjut Encep, semua yang telah terjadi dengan semua dinamikanya, pihaknya menyerahkan semuanya kepada Bawaslu KBB sebagai lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi semua tahapan proses Pilkada di KBB.
Pihaknya pun mengapresiasi sejumlah kelompok masyarakat yang hari ini melakukan berbagai gerakan untuk mengakomodir laporan dan keluh kesah masyarakat yang resah dengan terjadinya pelanggaran money politics.
Semoga semua pelanggaran itu bisa diusut tuntas dan msyarakat bisa mendapatkan keadilan serta berani melapor ketika melihat fakta adanya pelanggaran Pilkada.
“Kami berharap mendapatkan hasil yang terbaik bagi demokrasi dan masyarakat KBB. Sebab bagaimanapun tetap Bandung Barat Nu Urang, Bandung Barat Ku Urang, Bandung Barat keur Urang,” tandasnya.
Terpisah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB Riza Nasrul Falah Sopandi mengatakan sudah memproses laporan money politics yang terjadi dibeberapa tempat. Salah satunya yang ddiduga dilakukan oleh kepala desa di Kecamatan Cipongkor.
Dijelaskan terkait kasus politik uang itu sudah ada empat laporan yang masuk ke Bawaslu KBB. Dari laporan yang masuk juga sudah diproses melalui Gakkumdu. Untuk menindak lanjuti laporan tersebut, dikatakan Riza pihaknya melakukan pemanggilan terhadap 20 saksi.
“Kita memproses empat laporan yang masuk dan sudah diproses oleh Gakkumdu,” terangnya.
Pihaknya melakukan panggilan terhadap saksi, pelapor dan terlapor untuk menguji keutuhan peristiwa dan pematangan syarat materil terkait money politics yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail melalui kepala desa.
Disinggung apakah praktek money politics bisa mengarah kepada diskualifikasi paslon. Riza menyebutkan syarat formilnya harus mencapai 50 persen dari 16 kecamatan yang ada di KBB, sedangkan hingga Kamis (28/11/2024) laporan yang masuk baru ada 6 kecamatan.
“Sampai Kamis (28/11) tidak ada laporan lagi yang masuk. Intinya kalau bicara TSM itu harus 50 persen dari kecamatan yang ada. Kalau itu terpenuhi bisa untuk sidang ke Bawaslu Provinsi,” pungksnya. (*)






