Aksi Massa ke Bawaslu KBB Pakai Pita Hitam di Lengan Kiri, Simbol Matinya Demokrasi

Gabungan massa aksi buruh dan elemen masyarakat kompak mengenakan pita hitam di tangan kirinya saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu KBB, Sabtu (30/11/2024). Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Gelombang aksi unjuk rasa buruh dan elemen masyarakat ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan.

Setelah melakukan aksinya secara spontanitas dan mendadak pada Selasa (26/11/2024) sore atau H-1 pencoblosan. Ratusan buruh dari lima serikat pekerja di KBB kembali mendatangi kantor Bawaslu KBB di kompleks Permata, Ngamprah, Sabtu (30/11/2024) siang.

Menariknya sebagian besar massa aksi yang terdiri dari buruh dan juga kader PDI Perjuangan pendukung pasangan HADE (Hengki Kurniawan-Ade Sudrajat), kompak mengenakan pita hitam di lengan kirinya.

“Ini adalah salah satu simbol telah matinya demokrasi di KBB, akibat politik uang,” kata salah seorang massa aksi saat ditemui Gemajabar.Com di lokasi.

Ekspresi protes lainnya dipertontonkan melalui tulisan yang terpaut di salah satu motor peserta aksi. Isinya “Selamatkan demokrasi KBB diskualifikasi calon yang ber-money politik masyarakat KBB butuh pemimpin yang bersih bangunkan Bawaslu KBB”.

Isu money politics atau politik uang memang masih jadi tema utama yang disampaikan massa aksi kepada jajaran Bawaslu KBB yang terkesan selama ini tutup mata atas berbagai pelanggaran yang terjadi.

Hal itu merujuk kepada masifnya dugaan pelanggaran politik uang yang bermunculan dari pengakuan beberapa video warga pada H-1 pencoblosan. Dimana semua mengarah kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail.

Seakan linier dengan hal tersebut, pada hasil hitung cepat setelah pencoblosan Rabu (27/11/2024), calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail berada di posisi teratas mengungguli empat pasangan lainnya.

Baca Juga:  Hasil Hitung Cepat, Pasangan Jeje-Asep Ismail Menang dari Empat Pesaingnya

Berdasarkan hasil hitung cepat yang dirilis Indikator Politik, paslon dengan jargon BERJAMAAH (Bersama Jeje-Asep Amanah) itu mendapat perolehan suara 37,77%. Angka tersebut berselisih 14% dari paslon nomor 3, Hengki Kurniawan-Ade Sudrajat (HADE).

Hal itu semakin membuat pasangan pendukung HADE yang diusung parpol PDI Perjuangan dan Partai NasDem bereaksi. Apalagi paslon HADE dikangkangi oleh pasangan yang didukung Koalisi Indonesia Maju, yakni PAN, Gerindra, dan Gelora.

Tak ayal banyak pihak yang menganalogikan Pilkada KBB berasa Pilpres. Sebab begitu kentaranya persaingan antara partai koalisi pendukung pemerintahan di pusat, dengan partai opisisi di luar pemerintah.

Adapun massa buruh di KBB tetap bersuara lantang mendesak Bawaslu KBB memproses pelaku politik uang. Mereka menilai politik uang telah merusak demokrasi dan membodohi masyarakat, karena hanya dengan iming-iming Rp50 ribu sampai Rp100 ribu mau menggadaikan waktu untuk lima tahun ke depan.

Ketua DPC SPN KBB Budiman dalam orasinya di depan kantor Bawasu KBB mendesak agar dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada. Kepada pihak-pihak yang melakukan politik uang dan pengkondisian baik oleh aparatur pemerintahan kewilayahan ataupun asosiasi-asosiasi yang terlibat.

“Masyarakat KBB jadi dibodohi oleh politik uang, dan jadi objek politik, makanya Bawaslu harus melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Kalau ada paslon yang didiskualifikasi kita akan dukung, kalau seluruh paslon melakukan politik uang, ya harus ditindak,” ucapnya.

Menurutnya, buruh tidak berpihak kepada siapapun, namun merasa resah lantaran masifnya politik uang dalam Pilkada Serentak di KBB. Jika Bawaslu KBB tidak menggubris tuntutan buruh maka pihaknya mengancam akan melakukan aksi lebih besar.

Baca Juga:  Imbas Dugaan Money Politics di Pilkada KBB, Tiga Saksi Paslon Tolak Berita Acara Rekapitulasi Suara

Tidak hanya di kantor Bawaslu KBB, namun juga ke kantor KPU dan kantor DPRD KBB. Termasuk meminta DPRD KBB untuk memanggil Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kepala Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.

Pada tuntutannya buruh mengajukan beberapa poin tuntutan. Yakni jaga netralitas Pilkada KBB, tindak tegas pelaku pelanggaran Pilkada, jalankan amanat Pasal 4 ayat 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian tindak pidana oknum perangkat yang melakukan perbuatan melawan hukum, diskualifikasi paslon yang menggunakan politik uang, serta yang terakhir lakukan Pemilu ulang di KBB.

Ketua SP KEP SPSI KBB, Dadang Suhendar menambahkan aksi unjuk rasa para buruh ini merupakan bentuk kegundahan dan keresahan masyarakat akibat dugaan pelanggaran money politics yang terjadi pada Pilkada kemarin.

“Ini menjadi panggilan bagi kita bersama. Kita tidak berpihak kemanapun, tugas kami menyampaikan aspirasi soal pelanggaran politik uang,” kata Dadang.

Dia menyebutkan, pihaknya tidak bermaksud mendikte penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu. Namun, temuan yang ada di lapangan harus ditindaklanjuti dan diproses jika semua buktinya kuat.

“Jangan sampai masyarakat resah karena ada video-video dugaan money politics yang dilakukan paslon. Kalau tidak bisa membuktikan, kita meminta Bawaslu dibubarkan, sebab bawaslu punya tugas untuk menindak tegas siapapun,” tandasnya.

Baca Juga:  Menang Pilkada KBB, Jeje Sebut Ada 12 Program Prioritas yang Jadi Perhatian

Menanggapi aksi buruh tersebut, Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi mengapresiasi perhatian serikat buruh terhadap proses demokrasi. Dia meminta masyarakat bersabar karena Bawaslu tengah memproses laporan-laporan yang masuk.

Menurut Riza, proses pemeriksaan di Pilkada KBB ini membutuhkan waktu. Pasalnya ditiap kecamatan juga sedang melakukan rekapitulasi. Kendati begitu pihaknya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum demi menjaga integritas Pilkada KBB.

Aksi ini menjadi sorotan karena menunjukkan peran aktif masyarakat, khususnya serikat buruh, dalam mengawal proses demokrasi di Pilkada Bandung Barat yang banyak dugaan pelanggaran.

Lebih jauh dikatakannya, pihaknya hingga saat ini sudah melakukan klarifikasi terhadap 23 saksi dan pelapor. Oleh karena itu pihaknya meminta keleluasaan dan kenyamanan dalam proses penindakan laporan yang masuk ke Gakumdu.

“Ada beberapa laporan yang sedang diproses di Gakumdu, kita minta keleluasaan karena dalam proses penegakan hukum pelanggaran di Pilkada ini butuh waktu,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *