Marak Dugaan Pelanggaran, Tokoh Pemekaran Nilai Pilkada KBB Dirusak Oleh Ambisi

Kontestasi Pilkada KBB yang diikuti oleh lima pasangan calon di tahun 2024 diwarnai dugaan berbagai kecurangan dan money politik yang dianggap telah merusak demokrasi. Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Yakob Anwar Lewi mengaku prihatin dengan proses Pilkada KBB 2024.

Ini dikarenakan banyaknya dugaan pelanggaran yang muncul khususnya terkait praktik money politik sehingga dianggap telah mencederai pesta demokrasi.

“Ini sangat prihatin, maraknya politik uang yang dilakukan oleh para calon pemimpin di Bandung Barat dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang  lagi susah,” kata Yacob di Ngamprah, Jumat (29/11/2024).

Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) ini menilai, masifnya dugaan politik uang atau money politics di Pilkada KBB menimbulkan keprihatinan.

Pasalnya bakal sulit melahirkan seorang pemimpin atau kepala daerah yang dilahirkan dari sebuah proses yang salah. Sebab dikhawatirkan ke depan akan banyak praktik transaksional yang juga akan muncul.

Itulah mengapa saat ini civil society baik dari kalangan buruh ataupun masyarakat umum banyak yang turun ke kantor Bawaslu dan KPU KBB. Mereka protes dan marah hingga menuntut agar dugaan praktik pelanggaran itu diusut tuntas.

Baca Juga:  Kampanye Akbar, DILAN Ajak Kader Jaga Suara dan Berdoa Mengetuk Pintu Langit

“Cara berfikir masyarakat juga harus berubah jangan sampai pragmatisme ini terus dipelihara. Saya kira pendidikan politik pada masyarakat yang dilakukan baik oleh partai politik maupun oleh ormas LSM, dan pemerintah belum menyentuh akar masalah dan menyeluruh khususnya di daerah terpencil,” tuturnya.

Yakob berharap, Bawaslu KBB selaku  pengawas pemilu harus punya taring dan berani mengungkap segala pelanggaran pemilu ini. Sekarang terkesan Bawaslu sangat hati-hati dan ada sedkit takut dalam mengungkap pelanggaran demi pelanggaran.

Sehingga timbul pertanyaan, apakah fenomena ini akan di biarkan terus  dari dulu sampai sekarang. Pelanggaran pemilu yang jelas sudah kasat mata dan terlihat apakah akan terus dibiarkan.

“Kami harapkan ada satu ketegasan dari Bawaslu tangkap pemberi dan penerima. Tidak ada alasan lagi untuk memberi efek jera bagi penerima dan pemberi lolos dari sanksi hukum,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan, Holid Nurjamil mengatakan, toleransi terhadap politik uang atau money politics di KBB termasuk tinggi, di angka 60%.

Baca Juga:  Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya, 141.605 Personel Gabungan Amankan Libur Nataru

“Dengan tingginya tingkat toleransi terhadap money politics, ini menjadi ancaman demokrasi yang juga bisa merubah peta kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KBB,” kata Holid.

Menurutnya, perubahan kepemimpinan nasional pascapelantikan presiden dan pembentukan kabinet juga diprediksi akan berdampak pada perubahan konstelasi politik di daerah. Berkaitan kepentingan elit di nasional dan kepentingan politik di KBB.

Dalam analisis SWOT untuk memenangkan Pilkada di KBB yang begitu luas, memiliki 165 desa dengan jumlah DPT diatas 1,35 juta. Tidak cukup hanya mengandalkan figur atau ketokohan calon saja, perlu didukung oleh kekuatan mesin politik yang kuat yang memiliki infrastruktur sampai tingkat grassroot.

“Karena merekalah sesungguhnya yang menggerakkan dan mengimplementasikan strategi politik pasangan calon,” bebernya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *