BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung Barat melakukan percepatan perekaman KTP elektronik.
Hal ini sebagai upaya untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sebab salah satu syarat seseorang khususnya pemilih pemula bisa menyalurkan hak pilihnya adalah jika sudah dilakukan perekaman KTP elektronik (KTP el).
“Kami terus berupaya untuk mempercepat perekaman KTP el ke masyarakat dengan jemput bola,” kata Kepala Disdukcapil KBB, Hendra Trismayadi.
Hendra menjelaskan, jemput bola yang dilakukan dengan mobil keliling bukan hanya ke pelosok-pelosok desa tapi juga ke sekolah untuk menyasar pemilih pemula. Kemudian ke Sekolah Luar Biasa (SLB) guna menyasar para disabilitas yang sudah berusia 17 tahun.
Sementara untuk pelayanan offline dilakukan di Kantor Disdukcapil KBB dan di kantor setiap kecamatan. Setiap harinya terus ada warga yang dilayani untuk perekaman hasil kerja sama dengan kecamatan, desa, dan juga petugas pantarlih yang ikut membantu sosialisasi terkait perekaman KTP el.
Berdasarkan progres perekaman hingga Senin 21 Oktober 2024 masih ada sebanyak 3.583 warga yang belum melakukan perekaman dari total 37.548. Sementara yang sudah perekaman 34.060 atau sekitar 90,48%.
Sementara hingga pertengahan bulan November 2024 ini dari pemilih awal sejumlah 37.548 dan sisa belum rekam pemula pada awalnya 7.307 (80% sudah rekam), maka kini yang sisa belum rekam pemula tinggal 3.218 orang atau 91,45% yang sudah rekam.
“Progres ini berjalan searah dengan ikhtiar kami di antaranya dengan kerja sama para camat dan kepala desa dengan terus mengejar mereka para pemula yang belum rekam untuk segera melakukan perekaman,” tuturnya.
Menurutnya proses perekaman di lapangan kerap dihadapkan pada beberapa kendala. Seperti kendala teknis rusaknya peralatan atau mobil keliling. Lalu masih banyak warga yang sedang berada di luar daerah misalnya sedang sekolah atau bekerja.
“Solusinya adalah pemberitahuan ke mereka bahwa perekaman KTP el bisa direkam dimanapun berada. Asalkan membawa Kartu Keluarga, ke kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat,” kata Hendra.
Kendala lainnya ada juga karena NIK sudah 10 tahun tidak aktif jadi harus perekaman lagi. Lalu adanya data sampah seperti di Cihampelas ada 66 warga dan di Desa Ciburuy, Padalarang tercatat 47 warga.
Itu diketahui dari hasil coklit Disdukcapil bersama petugas KPU, ketika dicek orangnya tidak ada. Tapi saat dicek oleh desa KTP dan NIK-nya ada sehingga dinonaktifkan oleh pusat.
“Biasanya mereka itu pindah domisili ke luar KBB tapi tidak mengurus surat pindah, sehingga datanya masih aktif di KBB,” pungkasnya. (Diskominfotik)






